Home Seputar KPK KPK Ungkap Realisasi Suap Terkait Perkara Perdata Kasus Tambang di PN Jakarta Selatan

KPK Ungkap Realisasi Suap Terkait Perkara Perdata Kasus Tambang di PN Jakarta Selatan

2 Menit Durasi Baca
0
1
26

VONISTIPIKOR.COM, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan  konperensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta pada Rabu (28/11), terkait operasi tangkap tangan (OTT)  di Jakarta yang berlangsung Selasa (27/11/2018) malam hingga Rabu dini hari. KPK mengungkap realisasi suap yang terjadi dalam perkara  perdata kasus tambang yang sedang diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, antara penggugat atas nama Isrulah Achmad dan tergugat Williem J,V Dongen serta turut tergugat PT APMR dan Thomas Azali.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengungkapkan, pada awalnya Arif dan Martin menyepakati akan memberikan uang sebesar Rp 2 miliar kepada dua hakim yang menangani perkara perdata tersebut.

“Ternyata ketika dibicarakan ke panitera pengganti MR sebenarnya dealnya Rp 950 juta. Dan ternyata yang direalisasikan ke hakim oleh MR kami duga lebih kecil lagi, sekitar Rp 650 juta,” kata Febri.

Ramadhan diduga menjadi perantara dalam kasus ini, sebab tercatat Ia  pernah menjadi panitera pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelum dimutasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Realisasi suap tersebut dalam pecahan uang rupiah senilai Rp 150 juta dan 47.000 dollar Singapura. Namun, yang baru diterima oleh kedua hakim tersebut sekitar Rp 150 juta. Sementara, 47.000 dollar Singapura yang akan diserahkan oleh Ramadhan terhadap dua hakim itu disita oleh KPK.

Pemberian uang terkait kepengurusan perkara perdata Nomor 262/Pdt.G/2018/PN Jaksel. Perkara tersebut didaftarkan pada tanggal 26 Maret 2018 dengan para pihak, yaitu penggugat atas nama Isrulah Achmad dan tergugat Williem J.V Dongen serta turut tergugat PT APMR dan Thomas Azali.

Gugatan perdata tersebut adalah pembatalan perjanjian akuisisi PT CLM oleh PT APMR di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. “PT CLM itu kan punya kekayaan dan punya saham kemudian salah satu pihak itu yang punya PT CLM melakukan perjanjian dengan PT APMR. PT ini mengakuisisi saham CLM,” kata Febri.

Menurut Febri, Pihak penggugat keberatan dengan akuisisi tersebut dan ingin mengembalikan saham tersebut sepenuhnya ke PT CLM lagi.

“Ini yang diduga diurus oleh orang-orang ini agar untuk dua hal, keputusan selanya tidak NO. Artinya, lanjut ke pokok perkara. Kedua, agar dimenangkan, jadi akuisisi itu dibatalkan sehingga seluruh saham itu masuk kembali ke perusahaan asal,” papar Febri.

KPK menduga pihak yang berkepentingan dalam kepengurusan perkara perdata itu adalah Martin. Ia sendiri saat ini sedang dalam penahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan atas dugaan pelanggaran pidana umum. “Ada pihak yang diduga berkepentingan, meskipun dia (Martin) tidak masuk sebagai penggugat secara formil. Penggugat formilnya kan Isrulah Achmad,” ungkap Febri.

Dalam kasus ini, Iswahyu, Irwan, dan Ramadhan disangka melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara, Arif dan Martin disangka melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pewarta : HUS

Edit       : Redaksi

Muat Berita Terkait Lainnya
Muat Berita Lainnya Dari redaksi1
Muat Berita Lainnya Di Seputar KPK

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Dishub dan Satlantas Tertibkan Kendaraan Angkutan Barang

VONISTIPIKOR.COM,Tangerang-Banten — Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tangerang b…