Home Reportase Kades Bekambit Diadukan ke Kejari Kotabaru

Kades Bekambit Diadukan ke Kejari Kotabaru

2 Menit Durasi Baca
0
1
389

VONISTIPIKOR.COM, Kotabaru-Kalsel — Mahdarita alias Ata merupakan seorang warga Desa Bekambit Kecamatan Pulau Laut Timur, selain tokoh pemuda ia juga Anggota BPD yang mempunyai keberanian menyuarakan permasalahan untuk penegakkan birokrasi Desanya hingga persoalan pembangunan yang bersumber dari Dana Desa di tempat tinggalnya, ia memang pemuda yang kritis dan punya niat tulus untuk membangun desanya dari ketertinggalan.

Banyak proyek Desa Bekambit baik dari tahun 2016 hingga 2018 lalu yang telah di kritiknya baik melalui media sosial / publik hingga menegur secara langsung kepada Aparatur Desa dan Kepala Desa.

Akibat dari protesnya ia akhirnya dipanggil dan membuat kesepakatan dengan kepala desa setempat di Kantor Desa yang juga dihadiri 2 orang Bhabinkamtibmas Polsek Pulau Laut Timur, Kepala Dusun, Ketua RT setempat, dan Tokoh masyarakat pada tanggal 04 Januari 2018 sekitar jam 10.00 wita, dalam pertemuan di dapat hasil perjanjian kesepakatan antara dia dan Zulkifli selaku Kepala Desa Bekambit dengan bermaterai 6000 sebagai berikut: LKPJ Pelaksanaan anggaran disampaikan ke BPD dalam waktu 15 hari. Sebelum pelaksanaan kegiatan pembangunan agar dilaksanakan musyawarah Desa. Papan plang proyek pembangunan agar dipasang di setiap pelaksanaan pembangunan. Setiap peraturan desa yang dikeluarkan Kepala Desa agar di Evaluasi oleh BPD.

“Sangat disayangkan Kepala Desa sendiri yang mengingkari dari kesepakatan yang ada,” kata Mahdarita.

Menurutnya hampir semua proyek tahun 2018 tidak ada musyawarah desa sementara berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) hingga laporan Dana Desa dibuat pertanggungjawabannya.

Saat kesepakatan perjanjian itu dibuat, proyek pembangunan pagar Posyandu masih dalam pengerjaan namun disayangkan proses sebelumnya juga tidak ada musyawarah Desa, proyek yang dimulai dikerjakan tanggal 23 Desember tersebut tidak dikerjakan secara Swakelola serta Padat Karya,” tegas Madarita.

Ia juga  mempertanyakan progres kepada anggota Team Pelaksana Kegiatan Desa dengan maksud untuk mengetahui alasan mengapa progres tidak sesuai pelaksanaannya, “padahal Dana Desa untuk memberdayakan masyarakat Desa setempat”,  akan tetapi ia malah merasa kecewa ketika mendengar jawaban dari anggota TPK “bahwa Dana Desa sekarang tidak boleh lagi masyarakat yang mengerjakannya tapi harus dikerjakan oleh Kontraktor / CV”, apalagi papan informasinya hanya beberapa hari saja terpasang di lapangan setelah itu sudah tidak terlihat lagi, ungkapnya.

Merasa tidak ada kepastian ia pun melanjutkan perjuangannya ke Kantor Kejaksaan Negeri Kotabaru pada selasa (08/01) untuk berkoordinasi terkait Peran Serta Masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme), ia tidak sendiri akan tetapi di Dampingi LSM Bina Insan Saijaan (BISA) yang di wakili Ir. H. Muchsin sebagai pendampingan.

Bertempat di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Kotabaru Ir. H. Muchsin (08/01) mengatakan kepada awak media Vonistipikor.com “Kami akan terus kawal permasalahan ini biar tidak ada simpangsiur, selama ini kalau ada masyarakat dan LSM meminta RAB proyek desa, Kepala Desa Enggan memberikan atau menunjukan RAB kegiatan nya.

Ia menambahkan, bahwa kepala desa banyak tidak transparan, tidak terbuka, tidak komunikasi rupanya, itukan otomatis ada sistem dengan Masyarakat, Padahal perintah dari Kementrian Desa itu sudah jelas harus transparan dengan masyarakat”.

“Kita minta Pihak Kejaksaan Negeri Kotabaru atau Penegak Hukum menindaklanjuti permasalahan ini,” ucapnya.

Pewarta : Heriansyah VT 

Muat Berita Terkait Lainnya
Muat Berita Lainnya Dari redaksi1
Muat Berita Lainnya Di Reportase

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

6 Pejabat Pemkot Tangerang Akan Diperiksa Polisi Soal Lahan

BANTEN (VonisTipikor.Com) —  Walaupun perdamaian Antara Kementerian Hukum dan HAM de…