Home Reportase Terbongkar Dugaan Konspirasi Notaris dan Petugas BPN Dalam Penerbitan Sertifikat TanahTanpa Warkah

Terbongkar Dugaan Konspirasi Notaris dan Petugas BPN Dalam Penerbitan Sertifikat TanahTanpa Warkah

4 Menit Durasi Baca
0
4
5,950

VONISTIPIKOR.COM, Kotabaru KalselNoor Wahidah ahli waris dari Almarhumah MURAH warga Kotabaru Kalimantan Selatan, tengah memperjuangkan hak atas tanah warisan orangtuanya, seluas 5 Ha lebih  yang selama bertahun-tahun dikuasai dan digarapnya, tiba-tiba diklaim oleh seseorang yang bernama Tjiu Jonni Eko alias Utuh Laris karena mengantongi beberapa sertipikat di atas tanah warisan tersebut.

Dengan bukti kepemilikan lahan berupa  Surat Keterangan Pengganti Segel Tanah dengan nomor : 64/KK-SB/VII-78 tertanggal 5 April 1978, yang diketahui dan dibenarkan oleh  Pemerintahan Desa Kampung Megasari Sebelimbingan dan diketahui oleh Camat Pulau Laut Utara pada bulan Juli 1978, Wahidah secara konsisten mencari dan menunggu kepastian hukum di Republik tercinta ini.

Selangkah lagi gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin akan dimenangkannya. Bagaimana tidak, konspirasi antara Notaris dan oknum Pejabat BPN Kotabaru untuk menerbitkan beberapa sertipikat di atas lahan milik almarhumah Murah seluas 5 Ha, dengan cara siluman tanpa warkah sebagai dasar yang sah untuk penerbitan sebuah sertipikat hak atas tanah, telah terbongkar di persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin.

Wahidah, memang telah menggugat BPN Kotabaru dan Tjiu Jonni Eko alias Utuh Laris ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin, pada objek tanah diantara 10 Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan luasan 19Ha lebih terbagi no. 184, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 192, 193 yang dibeli Tjiu Jonni dari.  Tanah tersebut terletak di Desa Sebelimbingan Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru. Kini kedua belah pihak antara tergugat dan penggugat  menunggu hasil Sidang Putusan TUN.

Sengketa lahan tersebut, diduga sarat kongkalingkong dalam proses penerbitan Sertifikat milik Tjiu Jonni Eko, hingga terjadinya pengembalian batas oleh BPN Kotabaru dan Notaris Zuraida, SH. M.Kn, pasalnya selain adanya pengakuan Didik Prasetyo Widiyanto, S.T Kepala Seksi Survei Pengukuran BPN Kotabaru (sebelum pindah.red) bahwa Sertifikat yang dimaksud terbit tanpa Warkah serta dilakukannya pengukuran pengembalian batas sebanyak 6 kali, bahkan diserahkan kepada Tjiu Jonni Eko untuk menunjuk lokasi miliknya. Disamping itu ke 10 Sertifikat tersebut juga terbit sekitar 28 hari setelah didaftarkan, yang mana terbit tanggal 10 Juni 1980 dan didaftarkan tanggal 14 Mei 1980. Hal ini juga diduga melanggar PP No.10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang berlaku saat itu.

Semestinya petugas dan pemohon hak, melakukan pemeriksaan secara teliti di lapangan terhadap fisik bidang tanah dan mengumumkan data yuridis secara luas selama 3 bulan untuk diketahui masyarakat sekitar melalui Kelurahan / Desa setempat, kemudian harus diketahui dan disetujui pula oleh pemilik tanah sebelahnya dan pastinya diketahui oleh Kepala Desa masa itu. aneh memang jika penerbitan Sertifikat tersebut Kepala Desa pada masa itu Boimin Bunaram tidak mengetahuinya, bahkan Boimin membuat surat pernyataan tanggal 27 Agustus 2015,  tidak pernah mengeluarkan penerbitan segel kepada pihak lain semasa menjabat, di atas tanah milik MURAH, Boimin menjabat Kepala Desa Sebelimbingan sejak Desember 1966 sampai bulan Desember 1980.

Terbongkarnya kasus ini, dari data yang dimiliki Abraham alias Bampi (mantan anak buah Tjiu Jonni Eko) selaku saksi di persidangan di PTUN,  ternyata Ada 7 lembar fotokopi berkas Berita Acara pengembalian Batas oleh BPN Kotabaru atas Permohonan dari Notaris Zuraida, SH, M.Kn, pada hari yang sama bulan yang sama dan tahun yang sama, dibuat seolah-olah lahan yang diukur sebanyak belasan Hektar dapat diselesaikan pengukuran balas dalam satu hari pada tanggal 2 bulan Juni tahun 2014. Berkas tersebut ditandatangani oleh Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan Didik Prasetyo Widiyanto, S.T., Petugas Ukur Alfi Yani, kemudian diLegiskan oleh Notaris yang bersangkutan, data data tersebut  pada nomor : 7/2014 SHM 00185 a.n Hj. Hamsiah, nomor : 8/2014, nomor : 9/2014 SHM 00192 a.n Burhan, nomor : 10/2014 SHM 00184 a.n Nasrie Busrie, nomor : 11/2014 SHM 00189 a.n Jumalin, nomor : 12/2014 SHM 00186 a.n Chairun Norbek, nomor : 13/2014 SHM a.n Noor Akhmad Yani.

Pada saat persidangan, di depan majelis hakim, Bampi menguraikan bahwa dia diminta Tjiu Jonni Eko untuk berhenti bekerja tambang di Kaltim dan datang ke Kotabaru untuk mengurusi tanah, serta di janjikan akan dibayar 60 juta di depan Notaris. Namun, menurutnya setelah pengukuran dan balik nama sertifikat selesai hingga sekarang tak kunjung dibayar, Bampi juga mengakui patok lama masih ada, tanah yang diukur salah arah hingga tumpang tindih dengan tanah Wahidah.

Di luar pengadilan Bampi menguraikan bahwa berita acara pengukuran yang dibuat BPN Kotabaru tidak sama dengan pengukuran di lapangan, 1 berita acara itu seharusnya 1 hari pengukuran, ucapnya.

Zuraida ketika di Konfirmasi wartawan vonistipikor.com, Senin 02 Oktober 2017 di Kantor nya mengatakan, seluruh Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas dibuat pada tanggal yang sama karena setelah pengukuran selesai, Zuraida juga akui dirinya turun kelapangan saat pengukuran, ketika ditanya masalah honor Bampi 60 juta, zuraida menjawab tidak ada dibuat akta notaris, tapi kalau mengetahui mungkin iya.

Pada berkas lainnya diantara kesepuluh fotokopi sertifikat milik Tjiu Johni Eko juga terdapat lampiran surat kuasa penjualan yang diketahui dan ditandatangani Ali Nurdin Sekretaris Lurah Kotabaru Hilir saat tanggal 29 Desember 1980, dan Asmail. B Kepala Kelurahan Kotabaru Tengah tanggal 29 Desember 1980.  Padahal letak tanahnya berada di Desa Sebelimbingan, aneh jika Kelurahan lain turut mengetahui serta bertanda tangan, selain itu, Ali Nurdin mengakui bahwa Kelurahan mulai ada sejak 1981, awal januari 1981 akuinya baru ada pelantikan lurah, dan sejak itu dia baru menjabat Sekretaris Lurah.

“Ini memang mirip tanda tangan saya, namun saya tidak mengetahui sama sekali masalah tanah ini, sejak 1980 itu belum Kelurahan, saya menjabat Lurah sejak 1997.” Ucap Ali Nurdin.

Kepada awak media Wahidah menunjukkan bukti percakapannya dengan Jumalin, pemilik awal serifikat no SHM 189, pengakuan Jumalin,  dia sendiri tidak tau lokasinya dimana, cuma dipinjam nama, dan di kasih uang 10 juta, begitu pula dengan saudarinya / kakak perempuan nya yang juga turut di pinjam nama, saat Wahidah menanyakan lokasi tanah Jumalin menjawab “Demi Allah aku kada tahu”.

Pewarta : Kontributor Kalsel  (HH/MUD/HER).

Editor     : HUS/Red.

Muat Berita Terkait Lainnya
Muat Berita Lainnya Dari redaksi1
Muat Berita Lainnya Di Reportase

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Tidak Butuh Waktu Lama Polisi Ringkus Pembunuh Dufi

VONISTIPIKOR.COM, JAKARTA — Penyelidikan cepat yang dilakukan  Subdit III Resmob Dit…