Home Reportase Wiranto: Jangan Salahgunakan Penilaian BPK Untuk Laporan Keuangan Pemerintah

Wiranto: Jangan Salahgunakan Penilaian BPK Untuk Laporan Keuangan Pemerintah

1 Menit Durasi Baca
0
0
160
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Jenderal TNI Purn. Wiranto

VONISTIPIKOR.COM, Jakarta — Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Jenderal TNI Purn. Wiranto mengingatkan bahwa penilaian BPK terhadap laporan keuangan pemerintah, tidak boleh disalahgunakan.

“Sebab jika sudah disalahgunakan, hasil penilaian BPK sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan lagi kepada publik secara transparan dan akuntabel,” ujar Wiranto saat memberikan sambutan kegiatan penyerahan LHP Keuangan Kementerian/Lembaga di Pusdiklat BPK, Kalibata, Jakarta, kemarin.

Menko Polhukam juga menyesalkan, ‎aksi dugaan suap tersebut karena dilakukan oleh dua lembaga berbeda di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terhadap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Aksi tersebut menurutnya, bertujuan memul‎uskan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan dari BPK dalam memberikan predikat laporan keuangan ke pemerintah.

‎Menurutnya, kita serahkan kepada KPK untuk untuk mengusut sampai tuntas kasus dugaan suap ini agar kepercayaan masyarakat terhadap pemeriksaan ini bisa mendapatkan pertanggungjawaban.

“Penilaian BPK terhadap laporan keuangan pemerintah tidak boleh disalahgunakan, yang hasilnya penilaianya bisa dipertanggungjawabkan kepada publik secara transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Dikatakannya, supaya tak menjalar ke petugas lain oknum yang salahgunakan kewenangan itu ya harus ditindak dengan tegas.

Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan sejumlah pihak pada Sabtu 27 Mei 2017 lalu. Penangkapan ini diketahui terkait suap pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2016 terhadap Kemendes PDTT.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka yakni Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendes PDTT Sugito (SUG) dan pejabat eselon III Kemendes PDTT diduga selaku pemberi suap, dan Auditor Utama BPK Rochmadi Saptogiri (RS) dan auditor BPK Ali Sadli (ALS) diduga penerima suap (mng/nur).

Muat Berita Terkait Lainnya
Muat Berita Lainnya Dari Redaksi
Muat Berita Lainnya Di Reportase

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Diduga Mendapat Tekanan Politis, Sekda Kota Batu Dikabarkan Mengundurkan Diri

VONISTIPIKOR.COM,  Batu — Beredar kabar salah satu Pejabat Pemkot Batu telah mengaju…