Home Reportase Perjuangan Ibu Muryatin: Urus Surat Tanah Warisan, Malah Dijebloskan Ke Dalam Sel

Perjuangan Ibu Muryatin: Urus Surat Tanah Warisan, Malah Dijebloskan Ke Dalam Sel

3 Menit Durasi Baca
0
7
2,989
Muryatin dan Agus

VONISTIPIKOR.COM, Trenggalek — Jalan cukup panjang bagi Muryatin dalam mencari keadilan. Ibu rumah tangga bernama lengkap Muryatin Binti Mulyono alias Moeljoto ini, ditahan dengan tuduhan membuat keterangan palsu atas surat tanah warisan yang diurusnya.

Warga Dusun Brongkah, RT 14 RW 05 Desa Kedunglurah, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek ini kemudian resmi ditahan oleh penyidik kepolisian. Wanita kelahiran 15 Juni 1968 ini pun dituduh melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat(1) dan ayat(2) KUHP. Berikut penuturan kisahnya yang coba diinvestigasi oleh VonisTipikor.com.

Perjuangan Muryatin Mempertahankan Haknya

Hal ini berawal ketika Muryatin mengetahui tanahnya dari warisan ayahnya, Mulyono alias Moeljoto (alm) dikuasai oleh pihak pemerintah desa. Bahkan di atas lahan tersebut sudah berdiri bangunan rumah toko (ruko). Tentu saja tanpa seizin Muryatin selaku Pemilik Tanah.

Maka kemudian Muryatin mengurus surat keterangan ahli waris ke kantor Desa Kedunglurah. Dari kantor desa inilah, kemudian Muryatin memperoleh “pengakuan” yang menerangkan bahwa Muryatin adalah anak dan ahli waris yang sah dari pasangan suami-istri Mulyono alias Moeljoto – Wontinah. Surat keterangan ahli waris tersebut ditandatangani Wontinah, Muryatin, Istajib (Kepala Desa) dengan saksi Habibu Rokhman (Sekertaris Desa), Nurhamdani (Perangkat Desa).

Didasarkan pada surat keterangan ahli waris tersebut, Muryatin lalu mengajukan akta pernyataan ahli waris ke Notaris Junaedi, SH, MH, lalu terbitlah akta tersebut pada tanggal 06 April 2016. Selanjutnya, dengan dasar surat keterangan ahli waris dan akta pernyataan juga didukung bukti-bukti otentik lainnya: letter C, gambar situasi yang diterbitkan PJKA tahun 1972, peta lokasi tanah lapangan, milik warga — baik yang dibeli atau dipinjam Desa Kedunglurah — yang telah dilegalisir dan sesuai Permenkeu No.70/PMK.03/2014).

Dari data-data tersebut, menunjukkan bahwa tanah tersebut adalah sebagian adalah tanah hak masyarakat(di antaranya Muryatin), maka Muryatin mengajukan gugatan kepada Kepala Desa Kedunglurah di Pengadilan Negeri (PN) Trenggalek.

Namun anehnya, menurut keterangan Haryono, suami Muryatin, dari hasil putusan PN Trenggalek dimenangkan tergugat — dalam hal ini pihak Desa Kedunglurah — padahal pihak Desa tidak memiliki bukti kepemilikan yang cukup. Selain itu, Muryatin juga melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya. Hasilnya putusan PT menguatkan putusan PN Trenggalek.

Anehnya lagi, hasil keputusan PT tidak diberikan kepada Penggugat. Bahkan, ketika diminta Penggugat lalu dijawab oleh PN yang “katanya” dibawa oleh advokatnya. Lalu ketika ditanya kepada advokatnya, katanya masih dibawa PN.

Selang beberapa hari kemudian, Muryatin tiba-tiba dilaporkan ke Polres Trenggalek oleh Kepala Desa yang notabene dia adalah yang mengesahkan surat keterangan ahli waris tersebut. Akhirnya sudah bisa ditebak, berujung penahanan terhadap Muryatin.

Sejumlah Kejanggalan Pada Kasus Muryatin

Selain itu, menurut penuturan Haryono, suami Muryatin, ada kejanggalan-kejanggalan dari proses penahanan Muryatin. Di antaranya penomoran LP yang tidak sama antara nomor LP I, II, III dan juga salah penyebutan tanggal  di SPDP bagian huruf (d) ditulis tanggal 12 Oktober 2017.

Kemudian pada tanggal 15 Mei 2017 Muryatin ditahan, namun mnurut keterangan Haryono, ada kejanggalan di antaranya penomoran LP antara panggilan I, II, III, tdk sama, (299, 229)dan penanggalan SPRINDIK tertanggal 12 Oktober 2017.
Kejanggalan lain dalam permasalahan ini, salah satunya dengan pergantian Sekertaris Desa (Sekdes) yang notabene masih Pelaksana Tugas (Plt), diganti dengan Sekdes “bayangan” dari orang dekat Kepala Desa (Kades).

Sementara itu pengacara yang ditunjuk oleh Muryatin, diduga keras telah berbalik arah justeru membela Kades tersebut. Ketika pengacara diminta untuk melakukan gugatan pra peradilan, pengacara Muryatin juga menolak melakukannya.

“Sekarang saya pasrah dan melaporkan hal ini ke GNPK DPK Trenggalek untuk mengurai permasalahan istri saya Muryatin,” kata Haryono, suami Muryatin dengan nada sedih.

Agus Trihanta dari DPK GNPK Trenggalek

Sementara itu, Agus Trianta dari DPK GNPK Trenggalek, melihat permasalahan Muryatin ini sendiri banyak mengandung keanehan, rekayasa dan aroma suap. Yang mana asal-usul pembuatan akta sudah ditandatangani oleh Kades disaksikan oleh perangkatnya dan dikuatkan dengan akta notaris. Sudah begitu, eh malah Muryatin ditahan.

“Patut diduga ada unsur rekayasa dan unsur suap. Karena itu, kami segera melaporkan permasalahan ini ke pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan tembusan ke DPP GNPK Jawa Timur dan DPN GNPK di Jakarta,” pungkas Agus Trianta (at/mr/nur)

Muat Berita Terkait Lainnya
Muat Berita Lainnya Dari Redaksi
Muat Berita Lainnya Di Reportase

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Diduga Mendapat Tekanan Politis, Sekda Kota Batu Dikabarkan Mengundurkan Diri

VONISTIPIKOR.COM,  Batu — Beredar kabar salah satu Pejabat Pemkot Batu telah mengaju…