Home Nasional Kemenko Polhukam RI Mediasikan Sengketa Lahan Masyarakat Kalsel

Kemenko Polhukam RI Mediasikan Sengketa Lahan Masyarakat Kalsel

2 Menit Durasi Baca
0
1
52

Gambar H. Marli, SH Kuasa Hukum H. Bahri Pemilik Lahan 36 Hektar di Desa Hati’if Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel

KALSEL (VonisTipikor.Com) — Persoalan ganti rugi lahan untuk pembangunan jalan tambang batubara yang dibangun oleh pihak PT. Borneo Indobara (BIB) berujung keranah mediasi yang ditengahi oleh KementrianKoordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI (Kemenko Polhukam RI). Pelaksanaan media berlangsung di Mercure HOTELS Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (10/7/2019).

Pantauan awak media ini, tampak hadir dalam mediasi yang berlangsung, selain dari pihak Kemenko Polhukam RI, Petinggi PT Borneo Indobara, Perwakilan Polres Tanah Bumbu, Perwakilan Kodim 1022 Kabupaten Tanah Bumbu, TIM Kuasa Hukum dari H. Bahri yang merupakan salah satu pemilik lahan terbanyak di Desa Hati’if RT. 04 Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu.

Kuasa Hukum H. Bahri, H. Marli, SH mengatakan, pihaknya sangat menghargai adanya mediasi yang ditengahi oleh pihak Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI (Kemenko Polhukam RI).

Menurut Marli, kliennya memiliki lahan cukup banyak di Desa Hati’if RT. 04 Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu, yakni sebanyak 36 hektar. Saat ini lahan kliennya tersebut telah dikuasai dan dijadikan jalan hauling tempat jalur angkutan aktivitas pertambangan, ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1960, menggunakan lahan tanpa izin pemilik jelas melanggar hukum dan dipidana.

“ini sama saja dengan perampasan hak. Jika tidak mau dikatakan perampasan, ya harus ada ganti ruginya doong!!!,” ujar Marli dengan nada keras kepada sejumlah wartawan.

Menurut Marli, sebelumnya tim Advokasi H. Bahri sudah melayangkan Somasi ke pihak PT Borneo Indobara pada  tanggal 22 Juni 2019 kemaren dengan Nomor Surat 016/B/A&A/VI/2019. Disana kami mengharapkan adanya penyelesaian yang baik antara kami dengan pihak PT Borneo Indobara.

“Mudah-mudahan dalam pertemuan ini semua permasalahan sengketa lahan di Borneo Indobara maupun pihak perusahaan lainnya bisa terselesaikan dengan baik” ujar H. Marli di dampingi rekannya Andi Nurdin, SH dan Muhammad Rafiq, SH.I.

Menurut Kepala Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional pada Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara, Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI (Kemenko Polhukam RI) Kombes Pol. Yulizar Gaffar, bahwa hasil mediasi pertama di mercure hotel ini merupaka tindaklanju dari  Rakor di Provinsi Kalimantan Selatan, pada (26/3/2019).

“Dalam Rakor tersebut, Gubernur Kalsel memberdayakan Tim Terpadu tingkat Provinsi untuk menangani sengketa lahan antara masyarakat Desa Hati’if, Sebamban Lama, Sebamban Baru dan Desa Tri Martani dengan PT. Hutan Rindang Banua dan PT. Borneo Indobara di Kabupaten Tanah Bumbu, dengan terlebih dahulu mengkaji legal standing dari beberapa pihak Penerima Kuasa penanganan lahan tersebut,” ujar Yulizar Gaffar.

Didampingi Kombes Pol. Adhi Satya Perkasa yang merupakan Kepala Bidang Penanganan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara pada Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kej, ahatan Terhadap Kekayaan Negara dari Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI (Kemenko Polhukam RI), Yulizar Gaffar mengatakan, Kapolda Kalsel juga bertindak dengan melakukan percepatan penyidikan kasus-kasus tentang penyerobotan lahan atas laporan-laporan pemilik lahan yang di kuasai oleh perusahaan tambang batubara tanpa izin pemilik, ujarnya.

Yulizar Gaffar menegaskan, jika ada sengketa lahan terjadi, diharapkan masyarakat melaporkannya, karena menututnya setiap ada sengketa lahan pihak perusahaan wajib menyelesaikannya.

 (Kontributor Banjarmasin VT)*

 

Muat Berita Terkait Lainnya
Muat Berita Lainnya Dari redaksi1
Muat Berita Lainnya Di Nasional

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

6 Pejabat Pemkot Tangerang Akan Diperiksa Polisi Soal Lahan

BANTEN (VonisTipikor.Com) —  Walaupun perdamaian Antara Kementerian Hukum dan HAM de…