Home Nasional Pengukuhan Ketua Umum PGRI Jadi Guru Besar UNJ

Pengukuhan Ketua Umum PGRI Jadi Guru Besar UNJ

2 Menit Durasi Baca
0
2
217

JAKARTA (VonisTipikor.Com) — Ketua Umum PGRI, Unifah Rosyidi, dikukuhkan sebagi Guru Besar melalui  orasi ilmiah pengukuhan Guru Besar pada sidang senat guru besar di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Senin (24/6).

Sidang Senat dipimpin oleh Plt Rektor UNJ, Prof Dr Intan Ahmad. Hadir dalam acara itu  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, Sekjen Kemendikbud, Didik Suhardi, dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Dalam orasinya Unifah, antara lain mengatakan, guna mewujudkan tata kelola guru nasional yang lebih efektif, perlu dipertimbangkan pula memperbaiki pembagian urusan perndidikan antarpemda, dari pembagian berdasarkan jenjang pendidikan menjadi pembagian urusan menurut fungsi manajemen.

Menurut Unifah, pembagian urusan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pembagian urusan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berdasar jenjang atau jalur pendidikan juga perlu dikaji ulang.

Karena, katanya. Cenderung memilah anak bangsa, karena mereka bersekolah pada jenjang pendidikan yang berbeda, yakni jenjang SD-SMP dikelola kabupaten dan kota, jenjang SMA/SMK dikelola provinsi.

“Hal itu berdampak,  pemprov cenderung tidak peduli dan tidak merasa bertanggung jawab atas pendidikan dasar di wilayahnya, walaupun siswa pendidikan dasar adalah anak-anak mereka juga. Sebaliknya, pemerintah kabupaten dan kota merasa tidak memiliki urusan dengan siswa sekolah menengah walau mereka berdomisili di wilayah mereka,” kata Unifah.

Unifah, mencontohkan pengalaman di Amerika, Australia, dan Korea Selatan, desentralisasi dilaksanakan dengan asumsi bahwa tingkat pemerintahan bertanggung jawab pada semua jenjang pendidikan.

“Jadi pembagian urusan seharusnya bukan berdasarkan atas jenjang pendidikan tetapi terkait dengan bidang pelayanan yaitu urusan pemerintah mana yang menangani misalnya biaya operasi sekolah, rekrutmen guru, pelatihan guru, pendidikan guru, pengadaan sarana dan prasarana, dan sebagainya,” paparnya.

Dia juga mengakui dengan lontaran ini diperlukan revisi UU Pemerintahan Daerah bersama kalangan DPR.

“Bersama kalangan DPR, lebih baik duduk bersama membicarakan kewenangan mana yang bisa dilakukan di provinsi dan kabupaten dan kota. Akan tetapi mereka memiliki sekolah bersama,” pungkasnya.

Sementara itu, mendikbud Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa lontaran wacana yang disampaikan Unifah Rosyidi itu positif, dia mencatat dua hal yakni sentralisasi penanganan guru dan pembagian wewenang antara daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

“Wacana yang disampaikan sangat tepat jika dikaitkan dengan kebijakan zonasi, sebab kita bisa menyelesaikan permasalahan guru dengan asumsi ketika desentralisasi itu urusannya di sentralisasi, tetapi anggaran keuangannya tetap di daerah. Menurut saya sampai 60% urusan pendidikan bisa selesai. karena persoalan paling krusial adalah soal guru,” tegas Muhadjir.

Ditempat yang sama, Plt Rektor UNJ, Intan Ahmad, berharap kehadiran guru besar Unifah Rosyidi di UNJ dapat meningkatkan citra positif kampus UNJ di tingkat nasional dan internasional.

Dikatakannya, dari orasi ilmiah itu, makin dipahami betapa kompleksnya masalah guru di Indonesia sehingga membutuhkan kerja sama untuk menyelesaikannya. Karena  guru  makin berperan menopang pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

“Tugas guru besar antara lain membimbing calon doktor, menjunjung tinggi norma akademik, serta menjadi panutan moral, sekaligus memiliki tanggung jawab profesional,” pungkas Intan.

(Retno Rahayu VT/Kontributor NTT)*

 

 

 

Muat Berita Terkait Lainnya
Muat Berita Lainnya Dari redaksi1
Muat Berita Lainnya Di Nasional

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

6 Pejabat Pemkot Tangerang Akan Diperiksa Polisi Soal Lahan

BANTEN (VonisTipikor.Com) —  Walaupun perdamaian Antara Kementerian Hukum dan HAM de…