Home Kajian Hukum Sebagai Penengah Politik dan Kekuasaan.

Hukum Sebagai Penengah Politik dan Kekuasaan.

3 Menit Durasi Baca
0
1
141

VONISTIPIKOR.COM, MAKASSAR – Negara adalah ekpresi atau merupakan forum kekuatan-kekuatan politik yang ada didalam masyarakat. Dalam bernegara hukum adalah hasil sebagian pembentukan keputusan yang diambil secara langsung maupun tidak langsung oleh penguasa. Penguasa tentunya mengatur mengatasi problem-problem kemasyarakatan yang serba luas dan rumit, pengaturan ini merupakan salah satu proses objek pengambilan keputusan politik yang digunakan untuk dituangkan dalam peraturan-peraturan yang secara formal diundangkan.

Memperhatikan perkembangan Sistem Hukum Indonesia, maka kita akan melihat adanya ciri-ciri yang yang spesifik untuk kemudian dikaji. Para ahli hukum dalam pandangannya mereka akan mengemukakan tentang hukum yang berbeda satu sama lain. Perbedaan itu dapat kita lihat dari pengertian hukum yang kemudian dikemukakannya.

Secara garis besar dapat dapat kita klasifikasikan pengertian hukum menjadi tiga (3) kelompok, yakni Hukum yang diartikan sebagai Nilai-nilai, Hukum yang diartikan sebagai Asas-asas fundamental, dan Hukum diartikan sebagai kaidah atau aturan tingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Hukum ditujukan untuk mendapatkan keadilan, menjamin adanya kepastian hukum serta mendapatkan kemamfaatannya bagi masyarakat. Beberapa prinsip dalam system politik Indonesia tentunya berdasarkan Prinsip Negara Hukum, Prinsip Konstitusional serta Prinsip Demokrasi.

Law is a command of the lawgiver ( Hukum adalah Perintah dari Penguasa ), apakah benar..??. Menurut Penulis bahwa memang benar adanya. Kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak terlepas dari Politik, Hukum, dan Kekuasaan. Hukum dan Kekuasaan merupakan dua hal yang berbeda namun saling mempengaruhi satu sama lain. Hukum adalah sistem yang mengatur perilaku manusia. Sedangkan Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk memepengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain. Dalam perkembangannya setiap rezim penguasa yang memenangkan perhelatan politik memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik tersebut dapat dilihat dari karakteristik hukum yang menjadi produk politiknya. Dalam konstitusi Indonesia ruang gerak kekuatan-kekuatan politik dibatasi oleh Undang-undang Dasar 1945 ( UUD 1945 ) setelah perubahan.

Menurut Daniel S. Lev. ( Dalam tulisan Hamdam Zoelva, S.H,. M. H : Hukum dan Politik : Hukum dan Politik dalam Sistem Hukum Indonesia ), mengatakan, yang paling menentukan dalam proses hukum adalah konsepsi dan struktur kekuasaan politik. Yaitu bahwa hukum sedikit banyaknya selalu merupakan alat politik, dan bahwa tempat hukum dalam Negara, tergantung pada keseimbangan politik, definisi kekuasaan, evolusi idiologi politik, ekonomi, sosial dan seterusnya (Daniel S.Lev, 1990 : xii).

Dalam momentum Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Legislatif, keterkaitan Politik, Hukum dan kekuasan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Perhelatan Politik secara serentak telah dimulai Tahun 2018, sehingga para poltisi baik Kawakan maupun pemula sudah mulai mencari simpati dengan berbagai cara.

Ada manisfestasi dalam hubungan Politik, Hukum dan Kekuasaan yakni Politik dapat melahirkan Hukum, Hukum dapat menimbulkan kekuasaan, dan Kekuasaan dapat menjadikan Hukum sebagai alat.

Momentum pilkada serentak tahun 2018 ini, tentunya akan melahirkan Kepala Daerah dan tentunya Kepala Daerah yang mampu melakukan segala upaya untuk menyelesaikan prolem kemasyarakatan yang rumit. Tapi sebelumnya itu kita harus tahu pertarungan Pilkada serentak ini kemudian di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang.

Peraturan tersebut telah mengatur secara siqnifikan tentang prosesnya, sehingga dalam prosesi pilkada serentak tahun 2018 ini, ada beberapa persoalan hukum yang melibatkan para kandidat, sebagai contoh di Kota Makassar yang melibatkan salah satu pasangan calon terkait penetapan dirinya sebagai pasangan calon oleh KPU Kota Makassar. Terkait hal itu, penulis beranggapan sah-sah saja ketika ada permohonan terkait persoalan hukum menyangkut prosesi dalam pilkada serentak itu, dimana Negara kita adalah Negara konstitusi, dan Negara yang mementingkan demokrasi. Namun titk beratnya adalah semoga apa yang kemudian yang dilakukan pasangan calon semata-semata hanya kepentingan masyarakat dan bukan kepentingan untuk berkuasa, apalagi kepentingan para penguasa yang tidak berpihak kepada masyarakat.

Penulis : Ketua DPP GN-PK Prov. Sulsel

( Reza Sulrahman, SH,.MH )

Muat Berita Terkait Lainnya
Muat Berita Lainnya Dari redaksi1
Muat Berita Lainnya Di Kajian

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Kapolres Kota Tangerang Kunjungi Toko Posel Korban Perampokan

BANTEN (VonisTipikor.Com) — Kapolres Kota Tangerang Kombes Pol Sabilul Alif mengunju…