Home Kajian DPN GNPK Sampaikan Pendapat Hukum Kepada DPR RI, Tentang Kinerja Tim Seleksi Calon Anggota KPPU Periode 2017-2022

DPN GNPK Sampaikan Pendapat Hukum Kepada DPR RI, Tentang Kinerja Tim Seleksi Calon Anggota KPPU Periode 2017-2022

2 Menit Durasi Baca
0
1
386

VONISTIPIKOR.COM, JAKARTA – Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) menyampaikan hasil pantauan legal standing dan kinerja, tim seleksi calon anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) periode tahun 2017-2022, kepada pimpinan komisi VI DPR RI agar menghentikan proses seleksi calon anggota komisi pengawas persaingan usaha tersebut dan mengembalikan kepada Presiden untuk diperbaiki sebagaimana mestinya.

Menurut ketua umum DPN GN-PK, H. ADI WARMAN, SH., MH., MBA yang ditemui vonistipikor.com di kantormya, bahwa Kepres Nomor 96/P Tahun 2017 tentang pembentukan panitia seleksi pemilihan calon anggota komisi pengawas persaingan usaha yang dikeluarkan oleh Presiden itu, bertentangan  dengan beberapa asas dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kemanfaatan, asas ketidak berpihakan, dan asas kecermatan. Karena berdasarkan fakta yang ada, hampir seluruh anggota pansel yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden tersebut memilki konflik kepentingan ( Conflict Of Interest) yang dapat mempengaruhi keobjektifan atau netralitas mereka dalam melakukan tugasnya sebagai pansel pemilihan calon anggota KPPU.

Dijelaskan oleh Adi, bahwa pengaruhnya terhadap keobjektifan atau netralitas anggota pansel, dapat terbukti dari  fakta yang menunjukkan bahwa 5 lima orang anggota KPPU masa jabatan 2012-2017 yang mendaftarkan diri sebagai peserta seleksi calon anggota  KPPU untuk masa jabatan 2017-2022, hanya satu orang anggota KPPU masa jabatan 2012-2017, yang dinyatakan lulus uji kompetensi oleh pansel.

“Pansel pemilihan calon anggota KPPU yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden nomor 96/P tahun 2017 itu patut diduga telah melakukan maladministrasi dalam menjalankan tugasnya, karena telah melakukan perbuatan melawan  hukum dengan tetap menetapkan sesuatu, melakukan keputusan, dan melakukan tindakan dalam menjalankan tugasnya, yaitu melaksanakan proses penyeleksian calon anggota KPPU pada saat para anggotanya sedang memilki konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan atau tindakan yang  dilakukannya.” tegas Adi Warman.

Dalam suratnya yang disampaikan kepada  pimpinan dan anggota komisi VI DPR RI awal Januari kemarin, DPN GNPK meminta untuk dihentikan proses seleksi calon anggota komisi pengawas persaingan usaha periode tahun 2017-2022 dan mengembalikan kepada bapak presiden RI guna memperbaiki Keputusannya, dengan  alasan Kepres tersebut bertentangan dengabn Pasal 1 angka 14 Jo pasal 9 ayat 1 Jo Pasal 42 ayat 1 Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dan atau setidak-tidaknya telah terjadi  maladministrasi yang memilki   resistensi besar terhadap praktek korupsi, kolusi dan nepotisme baik saat proses penyeleksian maupun saat para komisioner tersebut melaksanakan tugas sebagai komisioner KPPU.

Pewarta : usa

Editor     : HUS/Red.

 

 

Muat Berita Terkait Lainnya
Muat Berita Lainnya Dari redaksi1
Muat Berita Lainnya Di Kajian

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Kapolres Kota Tangerang Kunjungi Toko Posel Korban Perampokan

BANTEN (VonisTipikor.Com) — Kapolres Kota Tangerang Kombes Pol Sabilul Alif mengunju…