Home Headline Kabiro Hukum dan Humas MARI: Perkara PK Baiq Nuril Adalah Berupa Dakwaan Tunggal

Kabiro Hukum dan Humas MARI: Perkara PK Baiq Nuril Adalah Berupa Dakwaan Tunggal

1 Menit Durasi Baca
0
1
27

JAKARTA (VonisTipikor.Com) — Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI Dr. Abdullah., SH., MS menyampaikan Press Release  Terkait denggan putusan peninjauan kembali Nomor 83/ PK /Pdsus/ 2017 dengan terdakwa bernama Baig Nuril, yang telah dijatuhkan pada tanggal 4 Juli 2019, di Media Center MARI, Senin (8/7/2019).

Dihadapan sejumlah wartawan media elektronik, cetak dan online Abdullah menyampaikan  bahwa Perkara yang diajukan oleh JPU dalam perkara Peninjaan Kembali (PK) atas nama Terdakwa Baiq Nuril, adalah berupa dakwaan tunggal sebagaimana Pasal 27 ayat 1 juncto Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Slektronik (UU ITE). Pasal 27 ayat (1) ‘Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak  mendisribusikan  dan atau mentrasmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik adan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan,’ sedangkan Pasal 45 jayat (1) ‘Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Menurut Abdullah, terhadap tindak pidana yang lain atau terkait adanya dugaan peleceham seksual yang dilakukan oleh pihak lain terhadap saudara Baig Nuril adalah perkara tersendiri dan harus diproses tersendin pula. yang dimulai dari penyidikan oleh kepolisian kemudian penuntutan oleh Kejasaan dan terakhir dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan.

“Menurut peraturan Perundang-Undangan, bahwa Kewenangan Mahkamah Agung atau Hakim mengadili perkara berdasarkan pasal dan undang-undang yang didakwakan saja sedangkan hal-hal yang tidak didakwakan dalam surat dakwaan tidak boleh diadili oleh hakim.” tegasnya.

Abdullah menegaskan, sehubungan dengan berita yang viral di media dan menjadi perhatian masyarakat tentang dugaan adanya tindak pidana pelecehan seksual yang dialami oleh saudara Baiq Nuril oleh seseorang, saudara Baiq Nuril telah melaporkan hal tersebut ke Polda NTB sebagai korban. Selanjutnya perkara tersebut menjadi kewenangan penyidik (kepolisian) apakah perkara tersebut dilanjutkan atau tidak.

“Terkait dengan putusan PK Nomer 83/PK/Pidsus/2017 yang menyatakan menolak permohonan PK saudara Baiq Nuril, dengan alasan Permohonan PK yang diajukan tidak termasuk dalam alasan PK yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan,” pungkasnya. (HUS)***

 

Muat Berita Terkait Lainnya
Muat Berita Lainnya Dari redaksi1
Muat Berita Lainnya Di Headline

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

6 Pejabat Pemkot Tangerang Akan Diperiksa Polisi Soal Lahan

BANTEN (VonisTipikor.Com) —  Walaupun perdamaian Antara Kementerian Hukum dan HAM de…