Home Headline H. Adi Warman, SH., MH., MBA, Tenaga Ahli Menkopolhukam RI : PEBENTUKAN TIM ASISTENSI HUKUM KEMENKOPOLHUKAM SESUAI KONSTITUSI

H. Adi Warman, SH., MH., MBA, Tenaga Ahli Menkopolhukam RI : PEBENTUKAN TIM ASISTENSI HUKUM KEMENKOPOLHUKAM SESUAI KONSTITUSI

4 Menit Durasi Baca
0
1
96

Tim Asistensi Hukum Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenkopolhukam RI), resmi dibentuk oleh pemerintah, setelah dilakukan Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri yang dipimpin langsung oleh Menkopolhukam Jenderal TNI. Purn. Wiranto.

JAKARTA (VonisTipikor.Com) — Setelah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Jenderal TNI Purn. Wiranto, menandatangani Keputusan No. : 38 Tahun 2019, tertanggal, 8 Mei 2019  tentang Tim Asistensi Hukum Kemenkopolhukam RI, maka Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam RI), secara resmi telah memiliki Tim Asistensi Hukum yang bekerja secara internal.

Sesuai Keputusan Menkopolhukam RI No. : 38 Tahun 2019, tertanggal, 8 Mei 2019 Tim Asistensi Hukum Kemenkopolhukam RI, terdiri dari 24 anggota, dibentuk untuk mengemban tugas negara yaitu; a. melakukan pengkajian dan asisitensi hukum terkait ucapan dan tindakan yang melanggar hukum pasca pemilihan umum tahun 2019 untuk menentukan dapat  tidaknya dilakukan upaya hukum, b. memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum dan c. menyampaikan perkembangan pelaksanaan tugas tim kepada Menteri Koordinatror Bidang Politik, Hukum dan Kemanan.

Hal itu dikatakan Sekretaris Tim Asistensi Hukum Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenkopolhukam RI) , H. Adi Warman, SH, MH, MBA, kepada  Majalah Vonis Tipikor.Com, dirung kerjanya, Kantor Kemenkopolhukam RI, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis 16 Mei 2019.

Lebih jauh Adi Warman menjelaskan, pembentukan Tim Asistensi Hukum Kemenkopolhukam RI, memiliki dasar hukum yang kuat,  diantaranya    diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015, tanggal, 28 Oktober 2015,  tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Diatasnya lagi ada Peraturan Presiden (Perpres) no. : 43 tahun 2015, tentang Kementerian Koodinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Berikutnya diatur dalam Undang-Undang no. : 39 tahun 2008, tanggal, 6 Nopember 2008,  Tentang Kementerian Negara. Dan diatasnya lagi diatur dalam pasal 17 Undang Undang Dasar 1945, tentang Kementerian Negara Republik Indonesia.

Menurutnya,  pasal 2,  Permenkopolhukam No. 4 Tahun 2015, menegaskan  Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Dalam tugas yang lain, Kemenkopolhukam menyelenggarakan fungsi diantaranya,  tetuang dalam  Pasal 3 huruf (a), Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, peraturan dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu dibidang Politik, Hukum dan Keaman. (b), Melakukan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu dibidang Politik, Hukum dan Keamanan.  Huruf (c),  Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Dikatakan oleh Adi Warman, dalam Pasal 2  Peraturan Peresiden (Perpres) no.  43 tahun 2015, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Sementara  pasal 3 huruf (c), Kemenkopolhukam melakukan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Ditegasakan oleh Adi Warman, dasar hukum pembentukan Tim Asistensi Hukum Kemenkopolhukam RI, telah sesuai dengan konstitusi negara, sudah jelas dan bersih (clear and clean), sehingga tidak perlu dipertentangkan lagi, sebagaimana telah dijelaskan diberbagai media elektronik (TV), maupun media cetak, (surat kabar, majalah dan media online).

Menurut Adi Warman, sebagai Tenaga Ahli Menkopolhukam RI, Tim Asisensi Hukum yang dibentuk oleh Kemenkopolhukam bersifat internal  untuk melakukan pengkajian dan asistensi hukum terkait ucapan dan tindakan yang melanggar hukum pasca pemilihan umum tahun 2019, untuk menentukan dapat  tidaknya dilakukan upaya hukum.

Hasil kerja Tim ini katanya, akan dilaporkan kepada  Menkopolhukam dan selanjutnya memberikan rekemondasi kepada penegak hukum terkait dengan adanya dugaan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan hukum negara, kejahatan terhadap keamanan Negara, terhadap martabat Presiden dan terhadap ketertiban umum serta pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronis (ITE) maupun tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dan dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat yang terjadi pada pra dan pasca pemungutan suara Pemilu 2019.

Adi Warman, yang juga Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) itu kembali menegaskan sikapnya. Keberadaan Tim Hukum yang dibentuk oleh Menkopolhukam dilandasi etikat baik dan telah memiliki payung hukum yang kuat, serta normative, sehingga  dalam melaksanakan tugasnya, tim ini menggunakan pendekatan dan disiplin ilmu hukum, mengkaji dan menganalisa bahan atau materi yang ada di Kemenkopolhukam.

“Tim ini  tidak terkait dengan penanganan perkara, apalagi melakukan intervensi, pemantauan dan pengawasan terhadap penegak hukum, itu semua tidak benar. Bahkan sangat terbuka dan bisa mengundang para pakar yang lain untuk berdiskusi. Karena, dari 24 orang, 13 diantaranya adalah profesor-preofesor handal dan selebihnya mereka dari unsur akademisi dan praktisi dan bukan sebagai  pengacara baik paslon 01 maupun  02,” kata Adi Warman.

Memang, kata Adi Warman, masih ada yang  mencurigai keberadaan Tim Asistensi Hukum Kemenkopolhukam ini, tapi InsyaAllah  tim ini akan bekerja dengan profesional, sesuai dengan keahlian dan ilmu pengetahuan yang  dimiliki,  untuk memberikan masukan yang baik  kepada  Menkopolhukam.

Adi Warman, kembali mengingatkan pentingnya arti persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan  pasca pemilu 2019 yang demokratis,  aman dan damai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (Ria-HUS).-***

 

Muat Berita Terkait Lainnya
Muat Berita Lainnya Dari redaksi1
Muat Berita Lainnya Di Headline

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Kelengkapan PPDB Tingkat SMP di Tangerang Dapat Menggunakan Keterangan Domisili

BANTEN (VonisTipikor.Com) — Ada yang baru dalam syarat Penerimaan Peserta Didik Baru…