Home Headline H. Adi Warman, SH.,MH.,MBA Melantik Advokat Baru Angkatan Th 2019 di Pengadilan Tinggi Jakarta

H. Adi Warman, SH.,MH.,MBA Melantik Advokat Baru Angkatan Th 2019 di Pengadilan Tinggi Jakarta

1 Menit Durasi Baca
0
1
124

JAKARTA (Vonis Tipikor.Com) — Dewan Pimpinan Nasional Perhimpuan Advokat Indinesia (Peradi) dibwah pimpinan  Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H, selaku ketua umum kembali menyelenggarakan pelantikan dan pengambilan sumpah sekitar 740 advokat baru di pengadilan Tinggi Jakarta, pada Kamis-Jum’at (11-12 April 2019).

Pelantikan advokat gelombang ke-3 tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Umum  Peradi H. Adi Warman, SH.,MH.,MBA. Dalam pelantikan tersebut, dari sekitar 740 orang peserta  dua diantaranya   advokat magang dari  Kantor Advokat H. Adi Warman, SH.,MH.,MBA yaitu Arief Pradana, SE., SH. dan Muhammad Nagaria, SH yang juga Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (DPN-GNPK).

“Sejatinya, advokat memiliki peran fungsi dan tanggungjawabnya berada di ranah sosial kemasyarakatan. Sebagi profesi terhormat, yang senantiasa mengalami perubahan sesuai perkembangan jaman yang ikut mempengaruhinya. Karena transformasi sosial adalah sebuah proses dialektika, tesis-anti tesis-sintesis (Hegel).”

Hal itu dikatakan H. Adi Warman, kepada majalah vonistipikor.com di ruang kerjanya, kantor Advokat H. Adi Warman, SH.,MH.,MBA, di bilangan Slipi Jakarta barat, pada Jum’at (12/4/2019). Namun demikian, kata Ketua Umum Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Koruipsi itu, secara empiris dan historis aspek fungsi/peran advokat dan organisasinya di Indionesia lebih tepat dilihat dengan pendekatan logika formal dimana peran advokat itu statis dan atau tetap.

Menurut Adi Warman, yang selalu  menjadi  Nara sumber terkait masalah korupsi di Indonesia oleh  berbagai  media cetak maupun elektonik diantaranya Majalah Forum dan Televisi Republik Indonesia (TV RI) itu berpendapat, bahwa pada hakekatnya fungsi dan peran advokat/organisasi advokat  adalah mengawal, membantu proses pencapaian dan perwujudan kepastian hukum dan keadilan (dalam arti sempit pelayanan Klien) dan dalam arti luas mengawal penegakan hukum dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

“Advokat beserta organisasinya harus menjadi salah satu pilar demokrasi,” kata Adi Warman.

Menurut advokat senior ini, undang-undang advokat no 18 tahun 2003 mempertegas dan semakin meneguhkan identitas, peran dan fungsi advokat adalah penegak hukum yang menjalankan profesi secara bebas dan mandiri. Bahkan, dalam berbagai kesempatan, para petinggi organisasi advokat, sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) mengatakan dengan tegas bahwa  organisasi advokat adalah independent state organt  artinya advokat adalah organ negara yang independen dalam arti yang luas. (HUS)***

 

 

Muat Berita Terkait Lainnya
Muat Berita Lainnya Dari redaksi1
Muat Berita Lainnya Di Headline

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Kelengkapan PPDB Tingkat SMP di Tangerang Dapat Menggunakan Keterangan Domisili

BANTEN (VonisTipikor.Com) — Ada yang baru dalam syarat Penerimaan Peserta Didik Baru…