Home Headline Mahkamah Agung Siap Hadapi Sengketa Pemilu 2019

Mahkamah Agung Siap Hadapi Sengketa Pemilu 2019

2 Menit Durasi Baca
0
1
16

JAKARTA (Vonis Tipikor.Com) Mahkamah Agung (MA) menyatakan kesiapannnya dalam menghadapi pemilu yang akan digelar 17 April 2019 nanti. Hal itu terungkap dalam media gathering, di Media Center MA, pada Jum’at, 5 April 2019.

Tampil sebagai Nara Sumber Ketua Kamar Tata Usaha Negara  Dr. Supandi, SH, MH  dan Dr. Suhadi, SH, MH sebagai Ketua Kamar Pidana MA. dipandu oleh  moderator  Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Dr. Abdullah SH, MS.

Dalam uraiannya Dr. Supandi, mengatakan bahwa MA sadar akan pentingnya hukum acara dalam pemilu ini. Untuk itu Ketua MA mengisyaratkan kepada unsur pimpinan MA supaya hukum acaranya menjadi jelas, oleh sebab itu diatur melalui Peraturan MA (Perma) karena jika menunggu undang-undang ataupun PP akan memakan waktu yang lama. Setidaknya sudah ada beberapa Perma yang lahir untuk menghadapi pemilu yakni Perma No. 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Mahkamah Agung, Perma No. 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Perma No. 6 Tahun 2017 tentang Hakim Khusus dalam Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

“Disini tidak bisa sembarang hakim ditunjuk menangani perkara. Mereka harus ditatar, dilatih, dipilih dan kemudian disertifikasi bahwa mereka mampu menyelesaikan sengketa pemilihan umum,” ujar Ketua Kamar TUN ini.

Lanjutnya, selain itu, ada Perma  No. 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang sering disalahartikan oleh publik, harus dibedakan antara sengketa pemilhan umum dan sengketa pemilihan kepala daerah. Istilah pemilihan digunakan untuk sengketa kepala daerah. Tata caranya pun berbeda.

Menurut Dr. Supandi, hingga saat ini MA memiliki hakim pemilihan umum untuk tingkat pertama sebanyak 217 orang dan hakim pemilihan umum untuk tingkat banding sebanyak 17 orang. Kemudian untuk hakim pemilihan tingkat pertama sebanyak 77 orang  dan hakim pemilihan umum untuk tingkat banding sebanyak 51 orang.

Sementara itu, Dr. Suhadi, SH, MH mengatakan pemilu 2019 ini lebih kompleks karena di tangan pemilih ada 5 jenis kartu suara. Terhadap pelaksanaan pemilu sudah diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017, dimana pelanggaran pemilu ada 4 kemungkinan yakni pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, sengketa pemilu, dan tindak pidana pemilu yang semuanya disaring oleh Bawaslu.

“Tindak pidana pemilu sudah ada hukum materiilnya dalam UU No. 7 Tahun 2017 dan hukum acara yang berlaku adalah UU No. 8 Tahun 1981 selain yang ditentukan secara khusus dalam UU Pemilu. Misalnya penyidikan tidak bisa langsung dilakukan sebagaimana tindak pidana biasa, tetapi harus melalui Bawaslu. Bawaslu lah yang akan menyaring, yang mana pelanggaran kode etik,  pelanggaran administrasi,  sengketa pemilu, atau yang masuk tindak pidana pemilu.” kata Suhadi.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Ketua Kamar Pidana MA bahwa terhadap putusan tingkat pertama ini dapat dilakukan upaya banding. Namun putusan banding ini bersifat final and binding sehingga tidak ada upaya hukum kasasi.

“Hakim yang menangani kasus ini sekurang-kurangnya sudah bertugas selama 3 tahun sebagai hakim. Jika di tempat itu tidak ada hakim yang sudah bertugas selama 3 tahun sebagai hakim, maka hakim yang ada dapat ditunjuk. Semuanya sudah siap di seluruh Indonesia untuk menangani tindak pidana pemilu,” pungkasnya (HUS)***

 

Muat Berita Terkait Lainnya
Muat Berita Lainnya Dari redaksi1
Muat Berita Lainnya Di Headline

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Siaran Pers : Bagi-Bagi Jabatan Jokowi di MWA UI Digugat ke PTUN

JAKARTA (Vonis Tipikor.Com) — Sejumlah mahasiswa Universitas Indonesia (UI) mendafta…