Home Headline H. ADI WARMAN, SH.,MH.,MBA : Perjanjian MLA Harus Disahkan Pemerintah Dan DPR

H. ADI WARMAN, SH.,MH.,MBA : Perjanjian MLA Harus Disahkan Pemerintah Dan DPR

2 Menit Durasi Baca
0
1
55

VONISTIPIKOR.COM, JAKARTA — Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yasonna Hamonangan Laoly, bersama Menteri Kehakiman Swiss Karin Keller-Sutter telah menandatangani  perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana melalui Mutual Legal Assistance (MLA).Penandatanganan perjanjian kedua negara ini berlangsung di Bernerhof Bern Swiss,  pada Senin (4/2/2019).

Perjanjian MLA menekankan pada upaya Pemerintah Indonesia untuk memastikan warga negara atau badan hukum di Indonesia  mematuhi peraturan perpajakan Indonesia sehingga tidak melakukan kejahatan baik penggelapan pajak, pidana pencucian uang dan hasil kejahatan korupsi yang ditempatkan di negara-negara lain, menimbulkan pandangan berbeda antara para pakar dan penggiat anti korupsi.

Sejalan dengan itu, MLA ini dapat digunakan untuk memerangi kejahatan di bidang perpajakan (tax fraud) sebagai upaya Pemerintah Indonesia untuk memastikan warga negara atau badan hukum Indonesia mematuhi peraturan perpajakan Indonesia dan tidak melalukan kejahatan penggelapan pajak atau kejahatan perpajakan lainnya.

Perjanjian yang dilakukan Menteri Hukum dan HAM Yasonna M Laoly dengan Kementerian Kehakiman Swiss melalui MLA dapat membawa manfaat bagi Indonesia, diantaranya,  kita bisa melacak aset-aset para koruptor dan bandar narkoba atau tindak pidana lainnya termasuk pencucian uang.

Hal itu dikatakan H, Adi Warman, SH, MH, MBA, Ketua Umum DPN Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK), melalui pandangannya terhadap MLA yang disiarkan langsung oleh TV RI, Selasa (18/2/2019).

Adi Warman sangat menyangsikan ketulusan negara Swiss untuk mengembalikan uang dari hasil kejahatan yang diminta Indonesia. Kemungkinan mereka tidak akan relah menyerahkan apalagi yang diminta Indonesia jumlahnya sangat besar. Apalagi dapat merugikan perekonomian negaranya. Bisa saja dikabulkan kalau untuk yang kecil-kecil, itupun dalam bentuk investasi ” katanya.

Dikatakan oleh Adi Warman, mengenai perjanjian antara Indonesia dan Swiss, kemungkinannya  bisa saja dibatalkan karena perjanjian bilateral kedua negara itu  merupakan timbal balik yang sifatnya bantuan yang harus diakui dengan tegas oleh para pembuatnya, artinya oleh para negara yang bersangkutan.

“Oleh sebab itu  perjanjian MLA yang ditadatangani oleh Menteri Hukum dan HAM RI dan Menteri Kehakiman Swiss belum dikatakan final sebelum disahkan oleh pemerintah dan DPR,” tegasnya.

“Kita lihat kapan mau disahkannya, kalau sudah diproses nomor 1 tahun 2006 sampai sekarang baru bisa menghasilkan kurang lebih 13 MLA ya itu saya berharap supaya ini di push lah harus lebih ditingkatkan karena terlalu lambat kalau memang hanya 13 karena masih banyak negara-negara lain yang berpotensi buat menyimpan uang atau melarikan diri,” terangnya.

Dikatakannya, apalabila MLA dibatalkan, maka bangsa kita atau pihak yang kalah dan dirugikan melapor, tentunya akan melaporkan  ke Mahkamah Internasional yang adanya di Den Haag di Belanda. Dan akan melibatkan 15 orang hakim yang akan memeriksa dan memproses perselisihan-perselisihan  tersebut di bawah PBB dan tunduk pada hukum internasional.-** (Ria/Red)

Muat Berita Terkait Lainnya
Muat Berita Lainnya Dari redaksi1
Muat Berita Lainnya Di Headline

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Tidak Dibayar Tunjangan Selama Tujuh Bulan IDI Cabang Kotabaru Mengadu ke – DPRD

KALSEL (Vonis Tipikor.Com) — Ikatan Dokter Indonesia cabang Kabupaten Kotabaru menun…