Home Headline Adi Warman, SH.,MH.,MBA Minta Agar Menkes RI Menindak Dirut RSAB Harapan Kita

Adi Warman, SH.,MH.,MBA Minta Agar Menkes RI Menindak Dirut RSAB Harapan Kita

2 Menit Durasi Baca
0
1
90

VONISTIPIKOR.COM, JAKARTA — Perseteruan antara Direktur Utama Rumah Sakit Anak Bunda (RSAB) Harapan Kita dengan Direktur Utama PT. Radinas Ekasaputra, semakin memanas dan terus berlangsung sehingga menyita perhatian publik.

Setelah November 2018 lalu Dirut RSAB Harapan Kita dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri, kemudian pada bulan yang sama dilanjutkan dengan dibawanya  masalah pemutusan kerja sama yang menjadi masalah utama tersebut ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai lembaga peradilan yang berwenang megadili persoalan pemutusan kerja sama. Akan tetapi, proses hukum tersebut berjalan di tempat karena terlapor enggan membayar biaya administrasi, pemeriksaan dan arbiter. Padahal pembayaran biaya-biaya yang dibebankan kepada kedua belah pihak yang berperkara merupakan syarat mutlak pelaksanaan persidangan.

Dalam konperensi persnya di bilangan Slipi Jakarta Barat, Jum’at (1/2), Kuasa Hukum PT. Radinas Ekasaputra, H. Adi Warman, SH.,MH.,MBA  mengatakan bahwa dalam Perjanjian Kerjasama yang menjadi obyek masalah, mensyaratkan bahwa mulai terhitungnya jangka waktu perjanjian tersebut adalah sejak tanggal terbitnya Berita Acara Serah Terima Pembangunan atau Perbaikan wisma, namun terlapor sampai saat ini belum menerbitkan berita acara serah terima pembangunan atau perbaikan Wisma Harapan Kita.

Celakanya, kata Adi Warman, justru terlapor melakukan tindakan sepihak memutuskan langsung hubungan kerjasama. Sementara klien kami telah mengeluarkan nilai investasi atas objek kerjasama tersebut lebih dari Rp.18 Milyar sesuai dengan nilai investasi yang telah dikeluarkan  dalam pelaksanaan pekerjaan perbaikan atau renovasi dan penambahan fasilitas lainnya atas obyek kerjasama antara RSAB Harapan Kita dan klien kami.

“Apabila diakumulasikan dari semua total kerugian yang diderita oleh klien kami akibat kesewenangan dan tindakan sepihak yang dilakukan oleh  Direktur Utama Rumah Sakit Anak Bunda (RSAB) Harapan Kita, mencapai nilai hingga Rp. 19 Milliar lebih,” kata Adi Warman.

Lebih jauh H. Adi Warman yang juga Ketua Umum DPN Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) ini, mengatakan, secara resmi telah melayangkan surat kepada Prof. Dr. dr. Nila Djuwita F. Moeluk, SP.M (K), Menteri Kesehatan Republik Indonesia, terkait dengan tindakan dan sikap arogansi Direktur Utama RSAB Harapan Kita DR. dr. Didi Danukusumo, SP.OG, yang tidak patuh terhadap isi Perjanjian Kerjasama Nomor : HK.02.02.120, Tertanggal, 21 Juni 2013. Melalui suratnya Nomor : 18/AW/I/2019, tertanggal, 24 Januari 2019, yang tembusannya disampaikan kepada Presiden RI.

Adi Warman, meminta kepada Menteri Kesehatan RI agar, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menertibkan aparatur yang arogansi dan memberi arahan guna menyelesaikan perselisihan terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Nomor : HK. 02.02.120, tertanggal, 21 Juni 2013 dan setidak-tidaknya memerintahkan RSAB Harapan Kita untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter Perkara Nomor : 41098/XI/ARB-BANI/2018 antara PT. Radinas Ekasaputra sebagai pemohon melawan Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita (RSAB Harapan Kita), sebagai Termohon.  (HUS/Ria).

Muat Berita Terkait Lainnya
Muat Berita Lainnya Dari redaksi1
Muat Berita Lainnya Di Headline

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

6 Pejabat Pemkot Tangerang Akan Diperiksa Polisi Soal Lahan

BANTEN (VonisTipikor.Com) —  Walaupun perdamaian Antara Kementerian Hukum dan HAM de…