Home Headline Penetapan PTUN Jakarta Menunda Pelaksanaan Keppres 211/P Tahun 2018

Penetapan PTUN Jakarta Menunda Pelaksanaan Keppres 211/P Tahun 2018

2 Menit Durasi Baca
0
1
32

VONISTIPIKOR.COM, JAKARTA — Gugatan sengketa perkara terhadap Keputusan Presiden (Keppres), Nomor 211/P Tahun 2018, yang dilayangkan oleh Ir. Nurdin Tampubolon, MM, melalui kuasa hukumnya, Kantor Advokat H. Adi Warman, SH, MH, MBA, dikabulkan penundaannya serta memerintahkan tergugat untuk mentaati penetapan yang diputuskan oleh Majelis Hakim PengadilanTUN Nomor : 267/G/2018/PTUN,JKT tertanggal,  05 Desember 2018.

Majelis Hakim yang dipimpin Dr. Tri Cahya Indra Permana dan didampingi masing-masing Roni Erry Saputro, SH., MH. dan Oenoen Pratiwi, SH., MH, sebagai Hakim anggota melalui amar putusannya dengan lantang mengatakan memerintahkan kepada Tergugat (Presiden Republik Indonesia) untuk menunda Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 211/P Tahun 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian AntarWaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Jabatan Tahun 2014-2019, pada angka 9 (Daerah Pemilihan Sumatera Uatara I) atas nama Ir. Nurdin Tampubolon selama pemeriksaan sampai penetapan lain yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau sampai ada penetapan lain yang mencabut penetapan ini.

Penetapan Nomor: 267/G/2018/PTUN.JKT tertanggal 05 Desember 2018 oleh ketua  Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sebagai jawaban atas dikabulkannya permohonan penundaan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 211/P Tahun 2018, tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Mejelis Permusyawaratan Rakyat masa jabatan 2014-2019 tertanggal 31 Oktober 2018 yang disampaikan oleh Ir. Nurdin Tampubolon melalui kuasa hukumnya Kantor Advokat H. Adi Warman, SH.,MH.,MBA, kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada tanggal 05 Nopember 2018.

Kepada Vonis Tipikor.Com, pengacara senior H. Adi Warman, SH.,MH.,MBA yang berdomisili dibilangan Slipi, Jakarta Barat itu dengan tegas mengatakan, dengan adanya penetepan penundaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan TUN Jakarta, melalui persidangan yang terbuka untuk umum tanggal, 05 Desember 2018, maka sudah sepatutnya para Tergugat termasuk Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan penetapan Penundaan ini sesuai ketentuan hukum dan peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku.

Siapapun termasuk Presiden Republik Indonesia harus mentaati Penetapan Penundaan oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta“, kata Adi Warman, yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (DPN. GN-PK) ini.

Dikatakan oleh Adi Warman, dengan adanya penetapan penundaan oleh Majelis Hakim Pengadilan TUN Jakarta, maka sudah sepatutnya  Ir. Nurdin Tampubolon, untuk kembali melaksanakan fungsi dan menerima hak-haknya sebagai Anggota DPR RI.

Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 211/P Tahun 2018, (Obyek Sengketa) selaku Pejabat Tata Usaha Negara/Pejabat Pemerintah terhadap Penundaan Pelaksanaan Keppres Nomor 211/P Tahun 2018, berlaku Asas Erga Omnes, yang mengikat pihak-pihak yang berperkara termasuk pihak lain “,  kata Griyo Mandraguna, SH, Advokat pada Kantor Advokat H. Adi Warman, SH. MH, MBA,

Pewarta : RIA/HUS

 

Muat Berita Terkait Lainnya
Muat Berita Lainnya Dari redaksi1
Muat Berita Lainnya Di Headline

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

6 Pejabat Pemkot Tangerang Akan Diperiksa Polisi Soal Lahan

BANTEN (VonisTipikor.Com) —  Walaupun perdamaian Antara Kementerian Hukum dan HAM de…