Home Headline PT. Pegadaian (Persero) Jalin Kerjasama Dengan Kejaksaan RI

PT. Pegadaian (Persero) Jalin Kerjasama Dengan Kejaksaan RI

2 Menit Durasi Baca
0
1
30

VONISTIPIKOR.COM, JAKARTA — PT Pegadaian (Persero) menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk memastikan agar koordinasi penerapan fungsi tugas perusahaan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kerjasama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan oleh Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Sunarso dan Jaksa Agung Republik Indonesia H. M. Prasetyo   di Sasana Pradana, Kejaksaan Agung RI, JI. Hasanuddin Nomor 01, Jakarta Selatan pada Rabu (7/11/2018).

Nota kesepahaman ditandatangani oleh Jaksa Agung RI H.M. Prasetyo dan Direktur Utama PT. Pegadaian (Persero) Sunarso. Sedangkan Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh Pejabat Eselon I terkait yaitu Bidang Pembinaan, Bidang Tindak Pidana Umum, Bidang Intelijen serta Bidang  Perdata & TUN.

Ruang lingkup nota kesepahaman tersebut meliputi; koordinasi dan optimalisasi pemulihan aset, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan, pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang hukum perdata dan Tata Usaha Negara (TUN), pertukaran data/informasi terkait penegakan hukum, peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelayanan jasa pegadaian.

Nota Kesepahaman itu berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

Dalam sambutannya Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Sunarso mengatakan, “dengan penandatanganan nota kesepahaman ini, kami meyakini reputasi pegadaian sebagai lembaga keuangan BUMN yang terpercaya selalu menerapkan prinsip-prinsip GCG secara baik dan benar, terutama terkait hukum perdata dan tata usaha negara (TUN) Karena Pegadaian selalu berkomitmen untuk menyelenggarakan prinsip-prinsip GCG yaitu transparency, accountability responsibility, independency, dan faimess,” kata Sunarso.

Menurut Sunarso, penandatanganan nota kesepahaman itu merupakan salah satu upaya Pegadaian untuk membangun integritas yang merupakan salah satu corporate value Pegadaian yang merupakan badan usaha milik negara. Hal itu sejalan dengan transformasi bisnis dan budaya yang sedang dilakukan di Pegadaian.

Sunarso menambahkan kerjasama tersebut untuk meningkatkan sinergi dan sebagai pedoman kerjasama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari institusi korporasi dan lembaga pemerintah.

Menurut Jaksa Agung H. M. Prasetyo, kehadiran Kejaksaan Agung sebagai lembaga negara sangat tepat untuk memberikan kajian hukum sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya untuk Pegadaian. Pertimbangan hukum yang diberikan Kejaksaan sebagai bentuk pencegahan. “Kewenangan hukum yang dimiliki Bidang Datun mencakup pendapat hukum (legal opinion), pendampingan hukum (legal assistance), dan audit hukum (legal audit) dengan harapan dapat memperkecil celah pelanggaran hukum dan meningkatkan kepatuhan.”

Hadir pada penandatanganan nota kesepahaman Pegadaian dan Kejaksaan Re Indonesia itu, Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Sunarso, Direktur SDM dan Hukum Pegadaian Mohammad Edi Isdwiarto, Jaksa Agung Republik Indonesia H. M. Prasetyo, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Republik Indonesia Loeke Larasati A, Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia Jan S. Maringka, Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Republik Indonesia Bambang Waluyo, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Republik Indonesia Noor Rochmad, serta sejumlah perwakilan dari pegawai PT. Pegadaian (Persero).

Pewarta : HUS

Edit        : Redaksi

 

Muat Berita Terkait Lainnya
Muat Berita Lainnya Dari redaksi1
Muat Berita Lainnya Di Headline

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Tidak Butuh Waktu Lama Polisi Ringkus Pembunuh Dufi

VONISTIPIKOR.COM, JAKARTA — Penyelidikan cepat yang dilakukan  Subdit III Resmob Dit…