Home Headline Putusan PTUN Jakarta, Kemenangan Bersama Seluruh Kader Partai Hanura

Putusan PTUN Jakarta, Kemenangan Bersama Seluruh Kader Partai Hanura

4 Menit Durasi Baca
0
1
284

VONISTIPIKOR.COM, JAKARTA – Pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT, tanggal, 26 Juni 2018 yang mengabulkan gugatan perkara Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT, tanggal, 22 Januari 2018 yang disampaikan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura hasil Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) II Tahun 2018, oleh Ketua Umumnya Marsekal Madya TNI (Purn) Daryatmo, S.IP dan Sekretaris Jenderal Sarifuddin Sudding, SH, MH, melalui kuasa hukumnya ADVOKAT H. ADI WARMAN, SH, MH, MBA, sebagai penggugat lawan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tergugat–I dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat ( DPP Partai Hanura) tergugat II Intervensi, oleh Oesman Sapta Odang (OSO) dan Herry Lontung Siregar masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, mendapatkan reaksi positif dari para pengurus, kader dan simpatisan partai.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta telah menjatuhkan secara adil dan bijaksana bagi kelangsungan masa depan Partai Hanura  yang amar putusannya yaitu ;

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

  • Menyatakan Penetapan Nomor : 24/G/2018/PTUN.JKT tanggal, 19 Maret 2018 tetap sah dan berlaku sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau sampai ada penetapan lain yang mencabutnya ;

DALAM EKSEPSI

  • Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan batal surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.MH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018, tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bhakti 2015-2020;
  3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia M.MH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018, tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bhakti 2015-2020;
  4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 589.000 ( lima ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah).

 Kemenangan Partai Hanura

 Menurut H. ADI WARMAN, SH, MH, MBA, Putusan PTUN Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT, tanggal, 26 Juni 2018  yang mengadili perkara a quo ini, merupakan putusan yang sangat adil dan memberi manfaat besar bagi penyelesaian sengketa panjang yang sedang melanda Partai Hanura, yang mengarah  pada kehancaran dan perpecahan internal pengurus, kader dan simpatisan partai.

Dikatakan oleh H. ADI WARMAN, SH, MH, MBA, yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK), sesungguhnya Putusan PTUN Jakarta ini merupakan kemengan Partai Hanura secara menyeluruh bagi kelangsungan dan kejayaan Partai Hanura yang lebih baik lagi untuk melangsungkan perjuangan dan cita-cita demi kejayaan dan masa depan Bangsa Indonesia.

ADI WARMAN, SH, MH, MBA, yang juga Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) mengatakan saat ini, waktu yang tepat bagi semua pihak baik versi penggugat oleh hasil Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) II Tahun 2018, yang Ketua Umumnya Marsekal Madya TNI (Purn) Daryatmo, S.IP dan Sekretaris Jenderal Sarifuddin Sudding, SH, MH, dan pihak Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) oleh Oesman Sapta Odang (OSO) dan Herry Lontung Siregar masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal sebagai Tergugat II Intervensi, untuk berdamai mencari solusi terbaik untuk menyelsaikan kemelut dalam tubuh partai, agar para kader, simpatisan dan pengurus partai diseluruh Indonesia dapat menjadi caleg  pada pemilu tahun 2019 – 2024 dapat terwujud.

Dikatakannya, H. ADI WARMAN, SH, MH, MBA, , agar egoisme sektoral dan pertikaian internal segera dihentikan, saat ini waktu yang tepat  untuk bersatu padu membangun dan menyelesaian permasalahan bangsa dan Negara demi kejayaan Indonesia dan partai Hanura yang kita cintai ini.

Mengutuk Keras Pengerusakan Di KPU.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura mengutuk keras tindak penyerangan dan pengurusakan oleh oknum terhadap fasilitas dan sarana KPU Pusat yang sedang melakukan seleksi menferivikasi terhadap 25 calon anggota legislatif dari wilayah atau cabang Partai Hanura periode 2019-2024.

Dikatakannya, seleksi terhadap caleg dari Partai Hanura merupakan tindak lanjut dari  Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor : M.MH -22 .AH.11.01 Tahun 2017, tanggal  12 Oktober 2017 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Periode 2015-2020 dan diperkuat dengan putusan Pengadilan TUN Jakarta Nomor : Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT, tanggal, 26 Juni 2018 yang telah ditindak lanjuti oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dari peristiwa ini, Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura meminta agar Kepolisian segera mengusut tuntas peristiwa pengrusakan fasilitas Negara oleh para oknum di kantor KPU pada sore hari Jumat tanggal, 06 Juli 2018.

Menjawab pertanyaan wartawan, seputar adanya selebaran liar yang memuat tudingan dengan kata –kata “: “ Kalau Mau Perang, Maka Harus Siap Kalah dan Hancur Jenderal”.DASAR KAMPRET…! Dan “Langka Berikutnya: Gerakan Secara Nasional, Bersihkan Kabinet Jokowi dari Pelaku Kejahatan HAM 98” . DPP Partai Hanura mengatakan, selebaran gelap itu juga adalah fitna belaka dan sedang kami pelajari akar dan inti permaslahannya untuk kami laporkan kepada yang berwajib, karena melanggar ketentuan  pasal 27 ayat 3 UU jonto pasal 45 ayat 1,ITE Nomor : 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Tidak  Ada Intervensi

Tudingan H. Djafar Badjeber terhadap keterlibatan Menkopulhukam RI Wiranto yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Hanura dianggap sebagai sumber konflik dalam parati Hanura merupakan perbuatan kejih dan fitnah belaka. Dan terhadap tuduhan itu  Dewan Pimnpinan Pusat DPP Partai Hanura sedang mendalami dan akan melakukan langka-langka hukum untuk memulihkan nama baik mantan Panglima TNI itu.

Bantahan  itu ditegaskan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura melalui keterangan persnya di bilangan Slipi, Jakarta Barat, baru baru ini.-***(Ria)

  • OSO Resmi Dilaporkan ke Polisi Oleh Partai Hanura

    VONISTIPIKOR.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPP Partai Hanura kubu Ambhara, Sudewo, bers…
Muat Berita Terkait Lainnya
Muat Berita Lainnya Dari redaksi1
Muat Berita Lainnya Di Headline

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Tidak Butuh Waktu Lama Polisi Ringkus Pembunuh Dufi

VONISTIPIKOR.COM, JAKARTA — Penyelidikan cepat yang dilakukan  Subdit III Resmob Dit…