Home Headline Refly Harun: Presiden Jokowi Harus Sikat Mereka Yang Halangi Pemberantasan Korupsi

Refly Harun: Presiden Jokowi Harus Sikat Mereka Yang Halangi Pemberantasan Korupsi

1 Menit Durasi Baca
0
0
127
Refly Harun

VONISTIPIKOR.COM, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus memimpin langsung pemberantasan korupsi kalau seandainya ingin melihat bahwa pemberantasan korupsi ini berhasil. Sementara mereka yang menghalangi pemberantasan korupsi harus disikat.

Permintaan tersebut disampaikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Refly Harun di Cafe Tjikini Lima, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (14/05/2017).

“Saya bilang Presiden harus memimpin langsung pemberantasan korupsi kalau ingin  pemberantasan korupsi ini berhasil. Yang menghalangi pemberantasan korupsi harus disikat,” kata Refly.

Menurut Refly, Indonesia harus semakin serius dalam memberantas kasus korupsi. Karena itu, Presiden Joko Widodo diharapkan ikut langsung memimpin pemberantasan kasus korupsi.

Refly menyebut KPK sebagai penegak hukum anti korupsi memiliki keterbatasan. Hal itu melihat yang kasus yang harus ditangani dari Sabang hingga Merauke.

“Sebagai contoh misalnya kalau dikaitkan dengan penegakan hukum anti korupsi tidak bisa mengandalkan hanya KPK saja. Tangan mereka terbatas, dia hanya di Jakarta tidak bisa kemudian dari Sabang sampai Merauke ditangani semua,” katanya.

Sebab itu, Refly mengatakan keterlibatan langsung Presiden Jokowi sangat diharapkan untuk pencegahan dan pengawasan hingga ke daerah-daerah.

“Karena itu peran KPK memang harus penegakan hukum dan pemberantasan. Tapi kalau misalnya perannya pencegahan, pencegahan itu harus dipimpin oleh Presiden karena Presiden yang menguasai birokrasi dari pusat sampai daerah. Dari Sabang sampai Merauke,” tuturnya.

Refly juga meminta KPK sebagai lembaga hukum extra ordinary, harusnya bisa lebih jauh menjangkau hingga ke wilayah hukum TNI. Ia menilai selama ini hanya wilayah hukum TNI yang belum bisa dijangkau oleh KPK.

“Kalau Kapolri dan Jaksa tidak bisa masuk, maka KPK yang harus masuk. Tetapi saya belum dengar kok masuk ke kasus korupsi di TNI. Tapi di kepolisian, kejaksaan, kepala daerah bahkan Istana, KPK sudah masuk ke sana,” sebutnya (nur)

Muat Berita Terkait Lainnya
Muat Berita Lainnya Dari Redaksi
Muat Berita Lainnya Di Headline

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Diduga Mendapat Tekanan Politis, Sekda Kota Batu Dikabarkan Mengundurkan Diri

VONISTIPIKOR.COM,  Batu — Beredar kabar salah satu Pejabat Pemkot Batu telah mengaju…