Home Daerah Sejumlah Perizinan UKP Di Kabupaten Kotabaru Terancam Dicabut

Sejumlah Perizinan UKP Di Kabupaten Kotabaru Terancam Dicabut

1 Menit Durasi Baca
0
1
319

KALSEL (VonisTipikor.Com) — Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Kotabaru, meminta setiap badan usaha koperasi menjalankan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Apabila tidak melaksanakan, puluhan koperasi di Kotabaru terancam dicabut perizinannya dan dibubarkan.

Dari hasil penelusuran Awak Media Vonistipikor.Com, pada Jum’at 12 Juli 2019 data yang tercatat di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Kotabaru, sampai bulan Juli 2019 ini terdapat sebanyak 98 koperasi yang aktif. Sementara yang tidak aktif sebanyak 93 Koperasi sudah diberikan dua kali teguran secara tertulis.

Berdasarkan peraturan pemerintah RI tentang pembubaran koperasi oleh pemerintah diatur dalam undang-undang nomor 17 tahun 1994 Bab dua pasal 2,3,4,5, dan seterusnya. Hasil keputusan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah nomor114/KEP/M.KUK.2/XII/2016 tentang pembubaran Koperasi Kotabaru sejak 2014 sampai 24 Juli 2017 lalu sebanyak 49 koperasi.

Ketika ditemui Awak Media  Kepala Dinas Koperasi usaha kecil dan perindustrian Zainal Arifin di ruang kerjanya mengatakan, “koperasi yang bakal dibubarkan ini sebanyak 93 koperasi dari 191 koperasi, kerena mungkin belum memahami persyaratan dan kriteria yang harus dipenuhi. Semua koperasi ini sudah terdata di Kementrian Koperasi, kami hanya memfasilitasi mereka saja.

“Ketika koperasi tidak melakukan (RAT), tugas kita melayangkan surat, mendatangi dan mengarahkannya. Ketika upaya-upaya itu sudah dilakukan namun (RAT) tidak juga dilaksanakan, maka surat terakhir yang kita berikan yaitu pembekuan dan pembubaran,” tegas Zainal.

Menurut Zainal, kewenangan koperasi ada pada Kementerian Koperasi. Dalam aturan ini hanya koordinasi, melaporkan (RAT) dan memberikan penyuluhan kepada seluruh koperasi yang aktif. Koperasi yang tidak aktif saat ini karena pengurusnya belum memahami kriteria-kriteria yang harus dilengkapi dan dilakukan oleh pengurus.

“Kendala dilapangan itu adalah nama koperasi ada, namun orang/ pengurusnya sudah meninggal dunia. Kemudian jikalau koperasi itu ada masalah hutang piutang maka tidak serta-merta dibubarkan, harus wajib dulu menyelesaikan masalahnya,” pungkasnya. (MUD VT)*

Muat Berita Terkait Lainnya
Muat Berita Lainnya Dari redaksi1
Muat Berita Lainnya Di Daerah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

6 Pejabat Pemkot Tangerang Akan Diperiksa Polisi Soal Lahan

BANTEN (VonisTipikor.Com) —  Walaupun perdamaian Antara Kementerian Hukum dan HAM de…