Home Daerah Ratusan Juta Uang Negara Raib di Pulau Sembilan Kotabaru Aparat Terkait Tidak Peduli

Ratusan Juta Uang Negara Raib di Pulau Sembilan Kotabaru Aparat Terkait Tidak Peduli

3 Menit Durasi Baca
0
2
405

KALSEL (VonisTipikor.Com) — Tidak kurang dari Rp 360 juta dana desa yang dikucurkan pemerintah untuk masyarakat desa Maradapan Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, sejak tahun anggaran 2017 sampai dengan sekarang tidak ada pertanggungjawabannya dari aparat desa yang menerima dan menggunakan dana desa tersebut. sementara aparat pemerintah di atasnya yang seharusnya melakukan kontrol, hanya diam saja.

Ikuti laporan wartawan vonistipikor.com yang menelusuri kronologis raibnya uang negara tersebut, seperti yang diceritakan masyarakat desa setempat.

Keterangan yang dihimpun di masyarakat bahwa peristiwa hukum berawal dari pembelian pengadaan Kapal angkutan barang di Desa Maradapan Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun anggaran 2017 lalu melalui anggaran Dana Desa yang berkisar Rp.360.000.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah), di duga adanya perbuatan melawan hukum yang melibatkan Oknum Penanggungjawab Desa antara Pj. Kepala Desa dan Sekretarisnya.

Sementara masih di Duga keduanya melakukan kerjasama untuk meraih keuntungan Separo dari harga yang sesungguhnya,  hal demikian merupakan Modus Korupsi Anggaran Dana Desa dilakukan dengan cara me-mark up anggaran terkait kebutuhan tersebut dan kuat dugaan melanggar UU RI nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU RI nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebelumnya tujuan awal masyarakat bersama Aparat Desa merencanakan pembelian Kapal tersebut dikarenakan transportasi yang sulit untuk meningkatkan perekonomian setempat, sehingga mereka kemudian bermusyawarah pembelian Kapal akan digunakan untuk angkutan barang masyarakat baik hasil Tani dan hasil Nelayan.

Dengan kondisi tersebut ketika pencairan Dana Desa di Duga Syahbudin Pj. Kepala Desa lama Desa Maradapan malah memanfaatkan situasi dengan membeli Kapal Bekas milik Ipdahir warga Desa Kerasian Kecamatan Pulau Laut Kepulauan yang juga sebagai Nahkoda pada KLM. INDAH PERMAI miliknya dengan tanda PAS. B48/066/403/TB.

Ton Nase kotor (GT) atau berat kotor 6 Ton ukuran kapal 13,00×3,80×1,00 tenaga penggerak Mesin merk Mitsubishi TS.100, tahun pembuatan 2013 yang di Pergunakan sebagai Kapal Niaga memiliki izin PAS KECIL Nomor : 000291 552.12/1/291/DISHUB/4/VII/2017.

Izin Pas Kecil Kapal itupun Diterbitkan diMajene pada tanggal 04 juli 2017 dan berlaku hingga 04 Juli 2018. Sebelum di Beli dengan Dana Desa, terakhir berlayar Kapal KLM. INDAH PERMAI mempunyai Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) dari Majene tujuan ke Kotabaru No. Surat : X2/Km.62/29/07/17. dengan jumlah awak kapal 4 orang yaitu Ipdahir (Nakhoda), Abd. Rahman (KKM), Abd. Hannang (Kelasi), Imam Samudra (Kelasi).

Berdasarkan Keterangan Ipdahir ketika di Konfirmasi wartawan Vonistipikor.com melalui via selular tanggal 10 Maret 2019 lalu, secara terang – terangan Ipdahir mengakui kapal yang di Beli darinya seharga Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dan yang menemui serta membeli langsung kepada nya adalah Syahbudin (Pj. Kepala Desa Maradapan) bersama Mantan Kepala Desa Matasirih Kecamatan Pulau Sembilan. Ujarnya

Sebelumnya beberapa waktu lalu Senin (04/03) awak media berangkat ke Pulau Sembilan menggunakan Kapal Perintis dari Pelabuhan Samudra Batulicin sekitar 10 jam di lautan hingga tiba di tempat, Salah satu masyarakat yang tidak mau di sebutkan namanya menceritakan kepada awak media vonistipikor awal – awalnya kapal desa dibeli karena masyarakat mengeluh kesah masalah hasil panen mereka yang susah untuk dibawa  keluar pulau dengan tujuan tanah bumbu/ Batulicin.

Lanjutnya : Apalagi para pembeli sangat terbatas, sehingga masyarakat meminta untuk membeli Kapal keperluan angkutan, Untuk pembayaran kapal kata pa Syahbudin nanti kami akan membawa warga atau anggota BPD. Untuk mewakili menyaksikan pembayaran kapal, namun tau tau nya tak seorang pun dari salah satu anggota BPD yang di bawa untuk pembayaran kapal, tau taunya kapal sudah ada atau sampai di desa Marabatuan.” Ucapnya dengan nada kecewa.

Singkat cerita setelah kapal berada di desa Syahbudin menyampaikan melalui rapat kalau nantinya ada hasil dari pengangkutan Kapal maka kita akan membantu Anak Sekolah, Nelayan, Petani dan sebagainya. Namun sampai sekarang hasil dari angkutan kapal tidak pernah disampaikan ke masyarakat, apalagi pembukuan baik Pengeluaran maupun Penghasilan Kapal tidak pernah disampaikan melalui rapat maupun secara tertulis di Papan Informasi Desa. Tambahnya.

Syahbudin ketika di Konfirmasi di mes Kepala Desa Pulau Sembilan yang bertempat di Kotabaru terkait masalah pembelian Kapal tersebut malah menyuruh mengkonfirmasi langsung Harjo (Sekretarisnya) yang saat ia menjabat, kata Syahbudin : Semua Masalah Konfirmasi langsung saja ke Harjo, itu semua urusan pak Harjo, baik pembayaran kapalnya urusan Harjo. Pungkasnya

Kemudian pada saat waktu bersamaan Harjo yang di Konfirmasi penulis secara langsung ia mengakui bahwa permasalahan pengadaan Kapal merupakan tanggungjawabnya.

Saat ini Desa Maradapan Kecamatan Pulau Sembilan memiliki Kepala Desa Baru.

(M. As’at)

Muat Berita Terkait Lainnya
Muat Berita Lainnya Dari redaksi1
Muat Berita Lainnya Di Daerah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Wartawan Terkena Peluru Saat Meliput Aksi Kedaulatan Rakyat

JAKARTA (VonisTipikor.Com) — Seorang wartawan media online Kabartoday.co.id, Hasan t…