Home Daerah Tidak Dibayar Tunjangan Selama Tujuh Bulan IDI Cabang Kotabaru Mengadu ke – DPRD

Tidak Dibayar Tunjangan Selama Tujuh Bulan IDI Cabang Kotabaru Mengadu ke – DPRD

2 Menit Durasi Baca
0
1
300

KALSEL (Vonis Tipikor.Com) — Ikatan Dokter Indonesia cabang Kabupaten Kotabaru menuntut tunjangannya yang belum dibayarakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kotabaru selama 7 bulan lamanya.

Para Dokter dan anggota DPRD kabupaten kotabaru mengadakan rapat dengar pendat (RDP) yang dipimpin langsung oleh ketua DPRD Hj.Alfisyah didampingi oleh Wakil Ketua M. Arif dan dihadiri Para SKPD terkait dan para Dokter Juga nampak hadir, pada Senin (25/3).

Ketua IDI Cabang Kotabaru, Muhammad Amin, saat Rapat Dengar Pendapar (RDP) dengan DPRD Kotabaru, menjelaskan permasalahan yang dialami para dokter saat ini adalah dari 8 Puskesmas Perawatan di Kecamatan bahkan tidak memiliki dokter, untuk RSUD Kotabaru sendiri hingga kini masih kekurangan  7 dokter, jelas Amin,

Ia juga menambahkan, yang lebih parah lagi tunjangan untuk dokter sudah 7 bulan tidak dibayarkan. Bahkan untuk mengikuti pelatihan saja mereka harus siap tunjangannya dipotong oleh Dinas Kesehatan,ujar nya.

Dokter Umum dan Dokter Gigi yang hadir di (RDP) menyampaiakan beberapa tuntutannya, antara lain yang pertama, meminta tunjangan Tempat bertugas dokter umum PNS di kota baru selama 7 bulan sejak September 2018 hingga Maret 2019 agar segera dibayarkan.Yang kedua, meminta agar pembayaran tunjangan Tempat bertugas tenaga dokter umum PNS maupun dokter gigi di semua puskesmas di Kotabaru dibayarkan tepat waktu paling lambat di akhir bulan tidak seperti pengalaman-pengalaman yang sebelumnya bahwa untuk tunjangan yang dibayarkan itu lebih dari 2 bulan.

Selanjutnya RDP juga meminta agar tunjangan Tempat bertugas tenaga dokter umum dan dokter gigi PNS di Puskesmas bisa dirubah bunyinya seperti di RSUD Kotabaru yakni menjadi tunjangan profesi berdasarkan Tempat bertugas di mana tidak ada lagi pemotongan setiap kali petugas tidak hadir dengan keterangan izin maupun sakit mengingat tunjangan ini merupakan sebuah bentuk penghargaan bagi tiap-tiap provinsi yang berbeda dengan tanggung jawabnya masing-masing.

Yang ke empat mereka  meminta kenaikan tunjangan Tempat bertugas dokter umum dan dokter gigi PNS di Puskesmas di seluruh Kabupaten Kotabaru Hal ini terkait dengan tidak pernah adanya kenaikan sejak awal muncul tunjangan ini kemudian terkait dengan peningkatan beban kerja petugas di era BPJS dan era akreditasi saat ini di mana kami dituntut pula untuk membuat dokumen untuk melengkapi akreditasi Puskesmas kemudian juga untuk adanya peningkatan biaya untu kompetensi profesi pada saat para Dokter maupun Dokter gigi mengikuti seminar atau pelatihan kami meminta kenaikan uang transport atau perjalanan dalam rangka dinas luar mengikuti seminar atau pelatihan karena selama ini kami dari Kotabaru Banjarmasin PP itu hanya diberi sekitar Rp. 290.000 untuk itu kami meminta uang transport yang diberikan adalah senilai dengan nilai transport.

Yang kelima, meminta peninjauan kembali atas jam kerja pegawai PNS maupun non PNS dalam hal ini nakes dokter umum dan dokter gigi yang bekerja selama 6 hari dari hari senin sampai sabtu dimana rata-rata jam kerja per 1 minggu itu adalah 42 jam kemudian 1 hari itu adalah 7 setengah jam dengan waktu istirahat 1 jam tolong dilihat dan dibandingkan kembali dengan wilayah atau kabupaten lain secara real.

Ir. Rairajuni selaku Asisten II Bidang Pembangunan Ekonomi dan Kesra, yang hadir mewakili Bupati Kotabaru, menyampaikan  “Apapun keputusan hari ini dan apapun rekomendasi dari DPRD akan kami sampaikan ke Bupati Kotabaru.”  (Heryansyah VT)

 

Muat Berita Terkait Lainnya
Muat Berita Lainnya Dari redaksi1
Muat Berita Lainnya Di Daerah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Kelengkapan PPDB Tingkat SMP di Tangerang Dapat Menggunakan Keterangan Domisili

BANTEN (VonisTipikor.Com) — Ada yang baru dalam syarat Penerimaan Peserta Didik Baru…